Kominfo: Denda Rp 1 Miliar Bagi Penyebar SMS Hoax Gunung Kelud

Masih seputar SMS dan broadcast BBM hoax terkait bencana Gunung Kelud ini, pihak pemerintah melalui Kemenkominfo akan memberikan denda yang tidak tanggung-tanggung bagi pengirimnya, yaitu sebesar Rp 1 miliar.

Sebelumnya ada informasi berupa SMS yang menyebar secara cepat yang mengabarkan bahwa Gunung Kelud akan kembali meletus dan disertai dengan gempa susulan.

Setelah itu, muncul lagi SMS dan broadcast BBM yang mengabarkan permintaan donasi yang nantinya akan disumbangkan ke para korban bencana Gunung Kelud tersebut.

Namun, kedua informasi tersebut diindikasi adalah palsu atau hoax semata. “Informasi akurat hanya dipublikasikan oleh instansi terkait seperti misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dari Kementerian ESDM,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot Sulistiantoro Dewa Broto.

Oleh karena munculnya pesan-pesan palsu seperti itu, Kominfo mengeluarkan ancaman keras serta sanksi sebesar Rp 1 miliar bagi yang tertangkap dan terbukti melakukan serta menyebarkan informasi hoax tersebut.

“Siapapun yang mengedarkan atau menerima dan mengedarkan kembali kabar bohong bisa diancam hukuman sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat 1, dengan ancaman 6 tahun kurungan dan denda maksimal Rp1 miliar,” tutur Gatot seperti yang tertulis di website resmi Kominfo (17/02).

Dikatakannya, sebagai suatu Badan Publik, Kementerian Kominfo wajib sesegera mungkin meresponnya secara lengkap dan memberikan informasi yang penting ini, sebagaimana diatur pada Pasal 10 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengingat cukup banyaknya pertanyaan yang masuk ke Kementerian Kominfo.

Pasal tersebut menyebutkan, bahwa Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kemudian, kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, ujarnya.

Bunyi Pasal 10 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyebutkan, Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

“Kewajiban lainnya, menyebarluaskan Informasi Publik yang disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami”, pungkasnya.

<div style=”background-color: #ffffdf; border: 1px #E9E9E9 solid; padding: 10px; margin: 0px;”><em>Informasi di atas merupakan artikel yang diambil / disadur dari situs lain, dengan maksud untuk menyebarkan informasi ini lebih luas agar dapat dimanfaatkan oleh para blogger yang mampir ke blog ini.</em></div>

About Admin

Wira adalah sapaan akrabnya dalam dunia online, Kelahiran Palembang pada bulan Juli tahun 1969. Sejak kecil di kalangan teman-temannya ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Mulai mengenai blogging pada sekitar tahun 2000-an. Aktif sebagai salah satu karyawan di perusahaan swasta. Sudah beberapa bisnis online diikuti, dan semua berakhir tanpa bekas, sampai akhirnya menemukan bisnis produk kesehatan pasutri (www.bisnisviaonline.com) yang bisa dikerjakan tanpa mengganggu aktifitas sebagai karyawan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top